Zulhas Kawal Efisiensi Anggaran MBG dan Percepatan Layanan di Wilayah 3T

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 18 Nov 2026, 22:30
thumbnail-author
April
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan ini difokuskan pada efisiensi anggaran serta percepatan perluasan layanan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan intensif antara Menko Pangan dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Rabu. Pertemuan itu secara khusus menyoroti penguatan transparansi penggunaan dana operasional melalui kewajiban pelaporan harian bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Salah satu yang menjadi terobosan adalah SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH [Laporan Penggunaan Dana Harian] akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG," ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan resminya, 18 November 2026.

Baca Juga: Menko Zulhas Sebut Bakal Tambah Kebun Tebu untuk Program E20

Kebijakan ini menjadi pilar utama dalam transformasi MBG 2.0 yang diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran, menertibkan tata kelola di tingkat operasional, serta memastikan seluruh layanan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam pertemuan yang sama, pemerintah turut membahas keberhasilan efisiensi anggaran program MBG sebesar Rp44 triliun yang dilaporkan oleh BGN. Langkah efisiensi ini ditempuh melalui pembenahan di berbagai komponen pembiayaan utama.

Berdasarkan data BGN, angka efisiensi tersebut bersumber dari penyesuaian anggaran lembaga sekitar Rp38 triliun, penyesuaian insentif yayasan senilai Rp2,5 triliun, efisiensi biaya operasional dapur Rp3 triliun, serta penertiban rekening virtual (virtual account) ganda atau bermasalah sekitar Rp500 miliar.

"Hasil efisiensi tersebut merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara," tegas Zulhas, sapaan akrab Menko Pangan.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran program MBG telah mencapai Rp173,2 triliun hingga Oktober 2026. Anggaran tersebut terserap seiring dengan perluasan cakupan layanan serta penguatan pengawasan keamanan pangan di lapangan.

Selain aspek keuangan, pemerintah memprioritaskan percepatan operasional SPPG di kawasan 3T serta daerah aglomerasi guna menjangkau masyarakat yang lebih luas secara merata.

BGN melaporkan telah mengaktivasi sebanyak 2.413 SPPG yang dibagi dalam tiga tahap. Dari total aktivasi tersebut, 31 SPPG telah dinyatakan siap beroperasi sepenuhnya, sementara sisanya masih dalam tahap pembenahan sarana dan prasarana penunjang. Pemerintah menjadwalkan peresmian SPPG yang telah memenuhi standar kesiapan pada minggu kedua Desember 2026.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat BGN telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) tahap dua bagi 26.885 SPPG aktif. Fasilitas tersebut melayani total 58.374.945 penerima manfaat.

Guna meningkatkan ketepatan sasaran, penerbitan SPS tahap tiga akan mengandalkan pemutakhiran data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama sebagai acuan validasi bagi peserta didik. Adapun SPS tahap empat dipersiapkan untuk menetapkan kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berdasarkan data nama dan alamat (by name by address / BNBA) yang telah diverifikasi ketat.

Pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keamanan pangan demi mencegah insiden keracunan. Salah satu opsi pendekatan yang dikaji adalah penerapan sistem penyajian prasmanan di sekolah, dengan mempertimbangkan evaluasi lapangan, kesiapan fasilitas, serta integrasi edukasi gizi ke dalam kegiatan kokurikuler.

Pengawasan operasional SPPG akan diperketat melalui inspeksi berkala oleh satuan tugas MBG di daerah. Pemerintah juga berencana mengoptimalkan penggunaan kamera pengawas (CCTV) yang nantinya akan diintegrasikan dengan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence / AI).

Sebagai langkah tegas terhadap potensi penyelewengan, pemerintah memastikan akan menindak segala bentuk pelanggaran tata kelola, termasuk praktik percaloan dan keterlibatan perantara yang tidak sah dalam penyelenggaraan program MBG. Melalui kombinasi pengendalian anggaran yang ketat, validasi data yang akurat, serta peningkatan fasilitas SPPG, pemerintah optimistis program strategis ini dapat berjalan transparan, aman, dan tepat sasaran.