Bakom Tambah Dua Indikator untuk Mengukur Efektivitas Komunikasi Pemerintah pada 2027

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 19 Nov 2026, 17:20
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Tangkapan layar - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XIII di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Tangkapan layar - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XIII di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI akan menerapkan dua indikator tambahan untuk menilai efektivitas komunikasi pemerintah mulai 2027. Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Dua aspek yang akan menjadi ukuran baru tersebut meliputi tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah serta kecepatan penyaluran aspirasi publik hingga menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Syahganda menjelaskan, luasnya jangkauan informasi belum otomatis membuat masyarakat memahami kebijakan dan program yang disampaikan pemerintah.

"Jangkauan yang besar belum tentu berarti rakyat sudah memahami program. Masih ada jarak antara kerja pemerintah di lapangan dan pemahaman sebagian masyarakat," kata Syahganda.

Baca Juga: Polri dan Bakom RI Perkuat Kerja Sama Tangkal Hoaks dan Sebarkan Informasi Pemerintah

Ia menyebutkan, kesenjangan pemahaman tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya distribusi informasi yang belum merata, perbedaan karakteristik masyarakat, serta penyampaian kebijakan yang belum menggunakan bahasa sederhana.

Sepanjang Januari hingga pertengahan November 2026, akun Instagram dan TikTok Bakom mencatat sekitar 99 juta tayangan. Lembaga tersebut juga menghasilkan 148 video Sinergi Indonesia yang menampilkan cerita penerima manfaat program pemerintah dari berbagai daerah.

Selain capaian di media sosial, Bakom telah melaksanakan 564 agenda koordinasi dan mengoordinasikan lima agenda komunikasi nasional dengan total jangkauan sekitar 297 juta tayangan.

Syahganda menilai berbagai capaian tersebut perlu dilengkapi evaluasi yang lebih mendalam. Pengukuran itu diperlukan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami informasi pemerintah sekaligus memastikan aspirasi mereka sampai kepada pihak yang berwenang menentukan kebijakan.

Baca Juga: Bakom Sebut Muhammadiyah sebagai Mitra Strategis Percepatan Pembangunan Nasional

Untuk menjalankan rencana pada 2027, Bakom telah menyiapkan tiga fokus kerja. Agenda pertama adalah mengumpulkan masukan masyarakat melalui forum dengar publik dan kegiatan pengukuran aspirasi.

Fokus kedua mencakup penguatan koordinasi komunikasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Upaya tersebut juga dilakukan melalui pelatihan juru bicara serta peliputan pelaksanaan program pemerintah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Agenda ketiga diarahkan pada pengembangan tata kelola komunikasi berbasis data. Bakom berencana menyiapkan dasbor program prioritas dan dasbor capaian pemerintah yang terhubung dengan berbagai kementerian serta lembaga.

"Setiap program akan kami lengkapi dengan indikator yang bisa ditagih oleh Komisi XIII. Kami siap melaporkan perkembangannya dalam rapat-rapat bersama komisi," jelasnya.

Syahganda menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah perlu dilihat dari pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, keterlibatan publik dalam menyampaikan aspirasi, serta manfaat program yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

(Sumber: Antara)