Sjafrie Tegaskan Pembangunan Batalyon di 514 Daerah Bukan Bentuk Militerisasi

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 19 Nov 2026, 17:25
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjawab pertanyaan pers di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjawab pertanyaan pers di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan rencana pembangunan batalyon infanteri teritorial pembangunan di 514 kabupaten/kota tidak bertujuan untuk melakukan militerisasi di daerah.

Ia menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari penerapan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah, tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional," kata Sjafrie kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Sjafrie menyampaikan bahwa pemerintah berencana membangun batalyon di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Menurutnya, rencana tersebut sejalan dengan Pasal 30 UUD 1945 yang mengatur sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Baca Juga: Menhan Sjafrie Tegaskan Tak Bahas Isu Politik Saat Bertemu Dasco

Dalam kesempatan itu, Sjafrie bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang juga menjabat Koordinator Bidang Politik dan Keamanan DPR. Ia turut berdiskusi dengan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.

Selain membicarakan pembangunan batalyon, Sjafrie datang ke DPR untuk berkonsultasi mengenai rencana penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Ia menilai regulasi tersebut perlu diperbarui agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan serta kebutuhan pertahanan nasional yang belum tercakup dalam aturan saat ini.

Salah satu materi yang dinilai perlu dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut adalah strategi pertahanan Indonesia yang menerapkan prinsip defensif aktif.

Baca Juga: Menhan Bantah Panglima TNI Mau Diganti

Menurut Sjafrie, strategi itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki tujuan untuk menyerang negara lain. Namun, Indonesia tetap berkomitmen melindungi wilayah teritorial dan kepentingan nasional.

"Di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada, itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita, sedangkan sekarang, strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif," ujarnya.

Sjafrie juga membicarakan peran pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan pertahanan, termasuk perkembangan pembangunan batalyon di sejumlah wilayah.

Ia menekankan perlunya penyelarasan kebijakan strategis pertahanan antara pemerintah dan DPR agar penerapan sistem pertahanan nasional berjalan sesuai ketentuan.

(Sumber: Antara)