Pramono Sebut Kenaikan UMP Jakarta 2027 Sebesar 7,1 Persen Sudah Tepat

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 22 Nov 2026, 09:05
thumbnail-author
Erika Az Zahra Nurcahyani
Penulis
thumbnail-author
Dedi
Editor
Bagikan
Pramono Anung Pramono Anung (Pemprov DKI)

Ntvnews.id , Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menilai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 dengan kenaikan sebesar 7,1 persen sudah tepat. Menurutnya, besaran tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah, pengusaha, dan buruh.

Pramono mengatakan pembahasan kenaikan upah tidak berlangsung mudah. Namun, keputusan yang telah disepakati melalui forum tripartit itu akan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Keputusan untuk upah tersebut sudah cukup baik,” kata Pramono di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Ia juga menilai kenaikan UMP sebesar 7,1 persen tergolong signifikan. Karena itu, Pemprov DKI akan melaksanakan keputusan tersebut sesuai hasil pembahasan bersama.

“Dalam pembahasan tentunya tidak mudah. Tetapi itu adalah sesuatu yang diputuskan bersama. Sehingga sesuatu yang sudah diputuskan akan kami jalankan. Apalagi kenaikannya sebenarnya cukup signifikan yaitu 7,1 persen,” ujarnya.

Baca juga: 5 Alasan Buruh Tolak Mentah-mentah UMP Jakarta 2027

Pramono Sebut UMP Jakarta Masih di Atas Daerah Lain

Pramono turut menanggapi perbandingan besaran UMP Jakarta dengan provinsi lain. Ia menilai perbandingan upah minimum perlu dilakukan secara setara dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.

Menurutnya, besaran UMP Jakarta masih berada di atas provinsi-provinsi lain secara nasional.

“Jakarta sebenarnya kalau dilihat secara nasional dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, membandingkan kan harus apple to apple. Jakarta jauh di atas semuanya,” ujar Pramono.

Sebagai perbandingan, UMP DKI Jakarta pada 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876 atau naik 6,1 persen dari tahun sebelumnya.

Pramono menyebut penetapan UMP merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

Baca juga: Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi, DKI Sudah Tetapkan Upah 2027