Ntvnews.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi besar-besaran di tubuh Polri. Mutasi yang salah satunya tertuang dalam surat telegram bernomor: ST/2598/XI/KEP/2026, tanggal 20 November 2026 itu, turut menyasar para jenderal Polri yang dituduh melakukan penyadapan dan makar.
Mereka antara lain Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam surat telegram mutasi yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Deni Dharmapala, Irjen Ahrie Sonta yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, dicopot. Ia kini bertugas di Pelayanan Markas (Yanma) Polri.
Sementara Eko Hadi yang sebelumnya merupakan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, juga 'dibuang' Suyudi ke Yanma Polisi.
Kemudian Slamet Uliandi yang sebelumnya merupakan perwira tinggi (pati) Bareskrim Polri penugasan luar struktur, juga dipindahkan ke Yanma.
Diketahui, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi hukuman etik oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yakni pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak. Meski begitu, keduanya banding.
Selama proses banding berjalan, keduanya masih tetap menjadi anggota Polri.
Adapun dalam kasus penyadapan dan makar, juga menjerat eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hingga kini sidang etik Sigit beserta Slamet Uliandi belum juga digelar.
Irjen Ahrie Sonta Dipecat dari Polri (Youtube TV Radio Polri)