Ntvnews.id, Jakarta - Komisi VII DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, beserta jajarannya pada Senin, 26 Agustus 2024. Rapat ini merupakan pertemuan pertama Bahlil dengan Anggota Komisi VII DPR RI sebagai Menteri ESDM.

Rapat tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2023 (RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023).

Dalam rapat itu, Bahlil menyampaikan bahwa selama tujuh tahun berturut-turut, Kementerian ESDM telah menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Namun, pada tahun 2023, predikat tersebut turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bahlil menjelaskan bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh temuan signifikan terkait Domestic Market Obligation (DMO), denda smelter, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca Juga: Megawati Bela Pendemo: Cuma Rubuhin Gedung DPR Pagar Aja Ditangkap Polisi!

"Sebenarnya pimpinan kalau dikasih waktu 15 menit jauh lebih cepat, saya akan membuat seperti pendek-pendek tapi karena sebagai menteri baru takut sekjen sama dirjen menyalahkan saya, saya baca saja," ungkap Bahlil, dalam RDP bersama Komisi VII DPR RI.

Bahlil lantas memerinci realisasi serapan anggaran program kerja di Kementerian ESDM tahun 2023 telah mencapai Rp 175,57 triliun. Angka tersebut 118,60% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 148,04 triliun.