Di sisi lain, Pramono juga mengusulkan ide yang tak kalah relevan, yakni memperluas rute layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek. Menurut Darmaningtyas, gagasan ini juga sangat mungkin untuk diwujudkan, terutama setelah diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).

"UU ini memungkinkan DKI Jakarta memberikan subsidi untuk layanan transportasi dari wilayah Bodetabek yang mengarah ke Jakarta," jelasnya.

Selama ini, subsidi transportasi hanya berlaku di dalam wilayah administratif Jakarta, namun dengan aturan baru, layanan ini bisa diperluas ke kawasan aglomerasi.

Pramono-Rano di Debat Pilkada Jakarta 2024. (Nusantara TV)

Darmaningtyas juga mengingatkan bahwa isu perluasan rute ini sudah dibahas dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh BPTJ pada 24 Juli lalu. Dalam diskusi yang dihadiri oleh Kadishub dan Bappeda wilayah Jabodetabek, disepakati bahwa layanan transportasi di Jakarta seharusnya terintegrasi dengan wilayah sekitarnya.

"Layanan transportasi di Jakarta tidak boleh terputus dengan layanan di Bodetabek agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum," tambahnya.

Namun, ia juga mengingatkan tantangan yang mungkin timbul dari perluasan ini, khususnya terkait dengan besarnya PSO (public services obligation) yang harus disediakan oleh Pemprov DKI. Jika layanan gratis yang sudah berlaku di Jakarta diperluas ke seluruh Jabodetabek, dampak fiskalnya tentu akan signifikan.

Sementara itu, gagasan dari Cagub Dharma untuk memprioritaskan pembenahan manajemen transportasi dianggap Darmaningtyas sebagai usulan yang bisa diterima, namun ia menyatakan bahwa permasalahan utama transportasi di Jakarta bukanlah pada manajemen pengelolaannya.