Ntvnews.id, Jakarta - Sinyal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menguat seiring kencangnya wacana pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo sebelum pelantikan.

Apalagi santer kabar PDI-P bakal mendapatkan jatah menteri dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih periode 2024-2029 itu.

Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan PDI-P seharusnya berada di luar pemerintahan.

"Kalau memang PDI-P atau Megawati meng-endorse anak-anaknya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo, ini buat saya bisa menimbulkan malapetaka politik yang dahsyat," ujar Ikrar. 

Hal itu disampaikannya saat menjadi bintang tamu program DonCast yang dipandu jurnalis senior Nusantara TV, Don Bosco Selamun dan Donny de Keizer, Kamis, 10 Oktober 2024.

Ikrar menilai, seharusnya Megawati tahu meskipun dia tidak menyetujui ada oposisi dalam sistem presidensial.

Diketahui, Megawati dalam pidato politiknya saat membuka Rakernas PDI-P di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, pada 24 Mei 2024, menegaskan tidak ada istilah koalisi dan oposisi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.