“Ada yang menyampaikan kepada saya ‘Pak itu yang untung kan perusahaan, rakyat dapat apa?’ Jangan keliru, kita pungut pajak dari sana, pajak perusahaan pajak karyawan, bea ekspor, pajak ekspor, bea keluar, belum PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak, besar sekali,” kata Presiden Joko Widodo di pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 yang digelar di Hotel Alila, Surakarta, pertengahan September 2024 lalu.

Ilustrasi Tambang (Pixabay)

Program hilirisasi akan terus berlanjut. Smelter-smelter baru terus dibangun di Indonesia. Dua di antaranya yang baru beroperasi adalah smelter tembaga milik PT Amman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan fasilitas pengolahan milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada September lalu.

Ada juga satu smelter bauksit milik perusahaan pelat merah, PT Mining Industri Indonesia (Persero) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat yang diresmikan Jokowi akhir September lalu. Fasilitas pengolahan ini memiliki kapasitas produksi 1 juta ton alumina per tahun dari sekitar 3,3 juta ton bahan baku bauksit. “MIND ID Group bisa melakukan integrasi hulu ke hilir lengkap dari bauksit menjadi alumina dan aluminium sehingga kita siap menyumbangkan produk ini untuk pengembangan ekonomi nasional,” kata Direktur Utama MIND ID Hendri Prio Santoso dalam acara peresmian smelter Mempawah.

Pendapatan yang masuk melalui kebijakan hilirisasi menjadi modal bagi pemerintah meningkatkan pendapatan negara untuk pemerataan kesejahteraan. Kandungan bumi Indonesia memberi manfaat maksimal untuk rakyat. Program hilirisasi melalui pembangunan smelter dan industri pengolahan nikel, bauksit, dan tembaga telah membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja. Pendapatan negara ikut meningkat lebih dari Rp158 triliun dalam sewindu terakhir.

Meningkatkan Nilai Tambah Melalui Hilirisasi

Kebijakan Strategis Hilirisasi (Dok. NTV)

Indonesia memiliki modal yang memadai untuk menyejahterakan rakyatnya. Salah satunya dengan menghadirkan nilai tambah pada aneka produk tambang melalui proses hilirisasi. Meski demikian, pemerintah tak kunjung melahirkan keputusan tegas terkait hal ini. Akibatnya, bertahun-tahun hasil tambang mentah dari perut bumi Indonesia langsung diekspor ke berbagai negara. Pemasukan negara pun menjadi minimal.

Presiden Joko Widodo tak ingin hal itu terus berlanjut. Dia menekankan perlunya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk Indonesia. Dia mengajak para pemangku kepentingan di sektor industri, terutama pertambangan, untuk memulai hilirisasi. Barang-barang tambang diproses menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. “Sehingga negara kita memiliki nilai tambah dan memiliki multiplier effect yang besar ke mana-mana, termasuk tentu saja, dalam penciptaan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat," ujar Jokowi dalam acara Indonesian Mining Association Award di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pertengahan November 2019.

Tahap awal realisasi imbauan Presiden itu sebelumnya telah ditetapkan pada industri nikel seiring meningkatnya kebutuhan global terhadap produk tersebut. Apalagi Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Bahkan cadangan nikel di Indonesia mencapai sekitar 52% dari total cadangan nikel dunia.