Pemerintah melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menangani pandemi. Pada 23 Maret 2020, melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan para menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan di pusat dan daerah menyesuaikan fokus kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid-19.

Sebulan kemudian, Jokowi menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Pemerintah kemudian membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kolaborasi lintas lembaga bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selama pandemi, perekonomian masyarakat terjepit. Per 1 Mei 2020, Kementerian Tenaga Kerja mencatat ada sekitar 1,7 juta pekerja terdampak Covid-19. Ada sekitar 375 ribu pekerja formal yang di-PHK, satu juta pekerja formal dirumahkan dan 314 ribu pekerja informal ikut terkena dampak pandemi.

Ada penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah di di sektor ketenagakerjaan, antara lain mengoptimalkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja, khususnya bagi pekerja yang terkena PHK melalui pemberian pelatihan dan dukungan finansial. Ada pula insentif pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas bagi masyarakat terdampak dan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) melalui Program BLK Tanggap Covid-19.

Pemerintah juga menggenjot program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui padat karya dan kewirausahaan bagi pekerja terdampak, calon pekerja migran, pekerja migran Indonesia yang dipulangkan, dan pekerja UMKM. Di tingkat nasional ada stimulus finansial bagi sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, insentif pajak, termasuk restrukturisasi kredit serta pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking hunian mewah Magnum Resort Nusantara

Jokowi meminta kementerian, lembaga serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. “Kita harus membantu para buruh, membantu para pekerja harian, membantu para petani, membantu para nelayan, membantu para pelaku usaha mikro dan kecil agar daya belinya tetap terjaga, agar terus beraktivitas dan berproduksi,” katanya.

Untuk membantu daya beli pekerja di sektor industri pengolahan, pemerintah sampai menalangi pajak penghasilan yang sebelumnya dibayar sendiri oleh para pekerja. Kebijakan ini dibuat agar ada tambahan penghasilan kepada pekerja di industri pengolahan selama pandemi. Alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp8,6 triliun.