Ntvnews.id, Jakarta - Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) memecat Ipda Rudy Soik dari Polri gara-gara disebut melakukan sejumlah pelanggaran. Menurut Markas Besar (Mabes) Polri, keputusan yang diambil Polda NTT ialah bagian dari sistem atau mekanisme yang ada pada Polri.

"Sudah dijelaskan oleh Kapolda saat rapat dengar dengan DPR, bagaimana posisi kasus dan latar belakang yang bersangkutan," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Menurutnya, tindakan yang dilakukan Polda NTT sudah sesuai dengan peraturan yang ada, baik yang tercantum dalam undang-undang maupun peraturan internal Polri. Dengan aturan yang ada, kata dia, maka wajar jika anggota yang melanggar mendapatkan hukuman dan ketika anggota itu berprestasi mendapat penghargaan.

"Sama-sama hargai apa yang telah dilakukan Polda NTT bagian dari sistem. Baik itu penghargaan kepada anggota yang terbaik dan baik serta prestasi positif. Begitu juga kegiatan anggota yang melanggar disiplin, kode etik dan pidana, tentu mendapatkan hukuman," papar Trunoyudo.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan merupakan langkah Polri dalam rangka memperbaiki kinerja anggotanya di mana pun berada.

"Langkah-langkah yang sudah dilakukan tentu sudah dijelaskan oleh Kabid Humas dan Propam, segala keputusan yang ada sudah mendasari langkah yang prosedural," jelas dia.

Sebelumnya, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga menjelaskan lima pelanggaran yang dilakukan mantan Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polresta Kupang Kota Ipda Rudy Soik, hingga akhirnya dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).