Ntvnews.id, Jakarta - Lembaga survei Poltracking Indonesia mengungkapkan pendapatnya mengenai sanksi yang dikenakan oleh Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) sebagai dampak dari perbedaan signifikan dalam hasil survei untuk Pilgub Jakarta 2024.

Poltracking Indonesia tidak setuju dengan keputusan Dewan Etik tersebut dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Persepi. Pernyataan ini diungkapkan oleh Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi. Ia menyatakan sikap tegas Poltracking Indonesia untuk keluar dari PERSEPI.

"Poltracking Indonesia ingin memulai keterangan pers ini dengan satu kalimat; 'Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke PERSEPI karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas'," ujar Masduri dalam penjelasannya, Selasa (5/11/2024).

Masduri kemudian membahas rekam jejak Poltracking Indonesia selama Pilpres 2014 yang menarik perhatian publik. Ia mengingatkan bahwa saat itu Poltracking Indonesia diajak bergabung dengan Persepi karena hasil quick count Pilpres 2014 yang dipublikasikannya berbeda dengan lembaga survei lainnya.

"Telah 10 tahun Poltracking bergabung bersama Persepi. Sejauh ini kami cukup bersabar dengan dinamika internal organisasi. Saat ini kami secara terbuka ingin menyampaikan beberapa hal, yang kami rasa perlu diketahui oleh publik," jelasnya.

Hasil survei Poltracking Indonesia terkait Pilkada Jabar 2024. (YouTube)

Masduri pun menegaskan pihaknya keberatan atas keputusan Dewan Etik Persepi. Berikut poin-poin keberatan Poltracking Indonesia:

1. Dewan Etik Persepi tidak adil dalam menjelaskan tentang perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking. Pada poin 1, Persepi hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisis dengan baik. Tapi tidak dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik. Lebih jauh lagi hasil analisis tersebut juga tidak disampaikan ke publik. Bagi kami ini penting juga untuk disampaikan ke publik, tetapi dewan etik Persepi tidak melakukan ini. Salah satu pembahasan yang muncul pada saat pertemuan dewan etik pertama, adalah cerita tentang LSI melakukan penggantian beberapa PSU, sekitar 60 PSU (50%) PSU Survei LSI di Pilkada Jakarta. Kami berpandangan ini penting juga disampaikan kepada publik, karena penggantian PSU memiliki konsekuensi terhadap kualitas data.