3. Terhadap Lembaga Survei Indonesia tidak dilakukan permintaan keterangan ulang karena  keterangan yang disampaikan dan bahan-bahan yang telah dikirimkan ke Dewan Etik sudah  memenuhi standar penyelidikan survei.

Kesimpulan dan Putusan

Dari hasil pemeriksaan secara tatap muka dan dari jawaban tertulis dari Lembaga Survei Indonesia dan Poltracking Indonesia dapat disimpulkan dan diputuskan sebagai berikut:

1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Lembaga Survei Indonesia telah melakukan survei  sesuai dengan SOP survei opini publik. Pemeriksaan metode dan implementasinya dapat  dianalisis dengan baik.

2. Dewan Etik tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei Pilkada Jakarta yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024 dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini  publik terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian  dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan Poltracking Indonesia.

3. Dewan Etik tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik  Poltracking Indonesia karena adanya perbedaan dari dua dataset (raw data) yang telah  dikirimkan, sebagaimana rincian di bawah ini:

- Dalam pemeriksaan pertama tanggal 29 Oktober 2024, Poltracking Indonesia tidak dapat  menunjukkan data asli 2.000 sampel seperti yang disampaikan dalam laporan survei yang telah dirilis ke publik untuk bisa diaudit kebenarannya oleh Dewan Etik. Poltracking menyampaikan bahwa data asli sudah dihapus dari server karena keterbatasan penyimpanan data (storage) yang disewa dari vendor.