Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mengembangkan dan menyempurnakan skema serta strategi pembiayaan perumahan untuk memastikan masyarakat yang bekerja di sektor informal dapat memperoleh akses yang memadai terhadap pembiayaan perumahan.

"Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema serta strategi pembiayaan perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rakyat," ujar Wakil Menteri Fahri Hamzah, dikutip dari Antara, Jumat 15 November 2024.

Baca Juga: KKP Kenalkan Inovasi Pengeringan Rumput Laut Sistem Rumah Kaca dan Mesin Rotary Dryer

Fahri menekankan pentingnya subsidi perumahan bagi masyarakat dalam Program 3 Juta Rumah sebagai langkah yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan akses perumahan yang terjangkau.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai respons pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Program ini menargetkan pembangunan sebanyak 3 juta rumah per tahun, dengan alokasi 2 juta unit untuk wilayah pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan.

Saat ini, Kementerian PKP bersama berbagai pihak tengah menyusun strategi untuk menciptakan pola pembiayaan perumahan yang lebih efektif dan mengatasi kekurangan yang ada dalam penyaluran dana pembiayaan, seperti yang telah dijalankan sebelumnya. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji tetap bisa mengakses pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan lebih baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan," ujar Fahri.