"Semua punya peluang yang sama untuk menang dan untuk kalah," ujarnya.

Tim Pramono-Rano ingin aparatur pemerintah, menyelenggarakan Pilkada secara jujur dan adil. Ini berlaku bukan hanya bagi KPU dan Bawaslu, tapi aparat hingga level terbawah seperti TNI-Polri dan ASN, perangkat kelurahan, serta RT-RW.

Apabila ada kecurangan yang dilakukan secara terstruktur dan masif, Aria mengingatkan pelaku akan adanya sanksi tegas yang bisa dijatuhkan bagi pelanggar.

"Kalau itu dilakukan secara membabi buta, tidak adil. Ada ketidakadilan struktural dari perangkat dan sudah ada putusan MK bahwa ASN dan perangkat desa atau kelurahan atau penyebutan nama lain terlibat, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi berupa pemecatan," kata dia.

Tim Pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno akan melakukan berbagai upaya guna mencegah kecurangan dalam Pilkada Jakarta 2024. Salah satunya dengan menghitung secara cermat jumlah kertas atau surat suara yang digunakan warga pemilik hak pilih untuk mencoblos.

"Dan tidak tercoblos atau tidak dimanfaatkan, itu akan kita hitung betul," ucapnya.

Tim juga telah memetakan wilayah rawan kecurangan di Pilkada Jakarta. Wilayah ini khususnya terletak pada kawasan perbatasan, seperti Bekasi dan Tangerang.