"Ini belum berakhir. Dia telah membuat semua orang terkejut," ujarnya, sembari berjanji untuk mengupayakan pemakzulan terhadap Yoon dengan dukungan dari partai-partai lain.

Keputusan darurat militer Yoon, yang dianggap ditujukan untuk melawan musuh politiknya, ditolak secara bulat oleh 190 anggota parlemen, termasuk anggota partainya sendiri. Berdasarkan undang-undang Korea Selatan, presiden wajib mencabut darurat militer jika parlemen menuntutnya dengan suara mayoritas.

Krisis ini memicu kekhawatiran internasional terhadap stabilitas politik di Korea Selatan, sebuah negara demokrasi sejak 1980-an, sekutu utama Amerika Serikat, dan salah satu ekonomi terbesar di Asia.

Baca Juga: Audi Marissa Kasih Kabar Mengejutkan, Mobilnya Kecelakaan Sampai Terpental di Korea Selatan

Wakil Menteri Luar Negeri AS, Kurt Campbell, menyatakan bahwa Amerika Serikat mengikuti perkembangan di Korea Selatan dengan "kekhawatiran yang mendalam" dan berharap perselisihan politik dapat diselesaikan secara damai sesuai hukum.

Sebelumnya, dalam pidato televisi yang mengumumkan darurat militer, Yoon mengindikasikan bahwa parlemen, partai politik, media, dan penerbit akan berada di bawah kendali komando militer.

 Meski begitu, ia tidak menyebut ancaman spesifik dari Korea Utara, melainkan lebih banyak menyoroti lawan politik domestiknya. Langkah ini menandai pertama kalinya sejak 1980 darurat militer diberlakukan di Korea Selatan.