Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. (AP)
Ntvnews.id, Seoul - Pengumuman mendadak darurat militer oleh Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol telah memicu gejolak politik yang signifikan. Sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Yoon menyatakan kesediaan mereka untuk mundur dari jabatannya.
Dilansir dari Yonhap, Kamis, 5 Desember 2024, menyebut Perdana Menteri Korsel, Han Duck-soo, mengadakan pertemuan dengan para menteri, termasuk Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan Menteri Pendidikan Lee Ju-ho, yang keduanya menyatakan siap meninggalkan posisinya.
"Saya tidak berniat melanjutkan jabatan saya," ujar Menteri Kehakiman Park Sung-jae setelah pertemuan tersebut.
Baca Juga: Kabar Terkini WNI di Korea Selatan Pasca Pencabutan Darurat Militer
Namun, Perdana Menteri Han meminta para menteri tetap menjalankan tugas mereka demi kepentingan masyarakat. Ia mengimbau seluruh kabinet untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab demi menjaga stabilitas dan keselamatan publik.
"Saya meminta kabinet untuk memenuhi tanggung jawab Anda bersama dengan pejabat publik di semua kementerian untuk memastikan keselamatan masyarakat dan kehidupan sehari-hari tetap terjaga tanpa keraguan sedikit pun," ucapnya.
"Sampai saat-saat terakhir, saya akan melayani rakyat dengan mengumpulkan kebijaksanaan anggota kabinet kami," tambah Han.
Baca Juga: Puluhan Turis Vietnam Hilang di Pulau Jeju Korea Selatan, Kenapa?
Presiden Yoon sebelumnya mengumumkan status darurat militer pada Selasa (3/12) malam, yang memicu kontroversi dan penolakan keras dari parlemen Korsel. Merespons hal tersebut, parlemen mengadakan rapat darurat dan berhasil mencabut status darurat militer pada Rabu (4/12) dini hari.
Hari ini, Presiden Yoon secara resmi mengumumkan pencabutan status darurat militer. Namun, langkah tersebut telah memicu partai oposisi untuk mengajukan upaya pemakzulan terhadap Yoon Suk Yeol dari jabatannya sebagai Presiden Korsel.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
