"Informasi yang kami kumpulkan akan digunakan untuk menentukan apakah ada malaadministrasi atau tidak," tambahnya.

Dalam hal ini, Ombudsman berfokus pada upaya penyelesaian masalah agar para nelayan dapat melanjutkan aktivitas mereka dengan lancar.

Fadli menambahkan bahwa pemagaran ini sangat merugikan nelayan, karena mereka harus menempuh rute yang lebih jauh, menghabiskan lebih banyak bahan bakar, dan memiliki waktu melaut yang lebih terbatas.

"Ini akan berdampak langsung pada hasil produksi," kata Fadli.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali mengunjungi lokasi pagar bambu di pesisir laut Tangerang, tepatnya di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat memperkuat bukti terkait pembangunan pagar laut yang tidak sah tersebut.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer tersebut dilakukan secara manual, menggunakan tenaga manusia," jelas Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Halid K. Jusuf.