Menteri Trenggono menjelaskan koordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) telah dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan bukti yang kuat.

"Kami sepakat untuk memberikan waktu hingga Rabu mendatang. Pada hari itu, kami akan berkumpul bersama berbagai pihak untuk membahas langkah pembongkaran secara terintegrasi," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa pertemuan tersebut akan melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk TNI AL, Bakamla, dan masyarakat nelayan yang terdampak.

"Masyarakat nelayan adalah bagian dari binaan KKP. Keluhan mereka menjadi perhatian utama kami, sehingga proses ini harus diselesaikan dengan melibatkan semua pihak," ujarnya.

Trenggono memastikan bahwa pembongkaran pagar laut akan dilakukan secara kolektif, dengan keputusan yang didukung oleh semua pihak terkait.

"Ini bagian dari langkah hukum untuk memastikan tidak ada celah bagi pihak-pihak yang ingin menggugat KKP," tambahnya.

Baca Juga: Menteri KKP dan KSAL Bertemu Bahas Pagar Laut, Siap Bantu Nelayan