Mengenai dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu, Menteri Trenggono menegaskan pentingnya proses investigasi yang berbasis bukti.

"Kita tidak boleh menuduh tanpa bukti. Jika kita salah menuduh, itu bisa menjadi masalah hukum baru. Oleh karena itu, semua langkah harus dilakukan dengan hati-hati," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam kasus ini. "Dengan adanya konferensi pers dari Kementerian ATR/BPN, teman-teman media juga bisa melihat bahwa kasus ini semakin terang. Kami ingin memastikan bahwa proses ini dilakukan secara terbuka dan adil," jelasnya.

Menteri Trenggono mengakhiri penjelasannya dengan menegaskan kembali bahwa tidak ada perbedaan pandangan antara KKP dan TNI AL.

"Kami sepakat, tidak ada silang pendapat. Semua pihak memahami bahwa ini adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga ruang laut Indonesia tetap sesuai dengan aturan hukum," tegasnya.

Pertemuan yang dijadwalkan pada Rabu mendatang di lokasi pagar laut akan menjadi momentum penting untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan proses pembongkaran dan penyelesaian hukum dapat berjalan lancar demi kepentingan masyarakat nelayan dan keberlanjutan ruang laut Indonesia.