"Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus," tegasnya kepada jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga.

Selain itu, Prabowo memperingatkan perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya, meskipun sudah diberikan kesempatan. Ia menegaskan bahwa sanksi akan dijatuhkan kepada mereka, termasuk pencabutan izin dan pengambilalihan kembali lahan yang bersangkutan.

"Pemerintah akan mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut, apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi, ini juga langkah yang akan kami laksanakan," ujar Prabowo.

Sidang Kabinet Paripurna dimulai sekitar pukul 15.00 WIB di Kantor Presiden dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sidang tersebut dihadiri oleh sebagian besar menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN M.

Baca Juga: Layanan Virtual Jadi Prioritas Bukalapak, Perusahaan Pastikan Tidak Tutup

Herindra, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak yang mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam sidang tersebut, Prabowo memulai dengan memberikan apresiasi atas kinerja jajarannya sebelum menyampaikan arahan untuk tugas-tugas pemerintahan ke depan.