“Ini adalah masalah keadilan. Indonesia 3 ton, Amerika 13 ton, dan Indonesia yang disuruh menutup pusat-pusat tenaga listrik, tenaga uap untuk dikurangi. Rasa keadilannya di mana?," imbuh dia.

Menurut Hashim, dengan keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement, Indonesia kini menghadapi ketidakpastian besar dalam merencanakan transisi energi yang berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menyampaikan keprihatinan yang serupa. Menurutnya, keputusan AS keluar dari Paris Agreement telah menciptakan dilema bagi Indonesia dalam pengembangan energi baru dan terbarukan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah LPG 3 kg langka dalam beberapa hari terakhir. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)

Bahlil menggarisbawahi tingginya biaya yang diperlukan untuk mengembangkan energi terbarukan jika dibandingkan dengan penggunaan energi fosil, yang lebih murah dalam jangka pendek.

Namun demikian, Bahlil menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk mengembangkan energi terbarukan, meski tantangan finansial semakin besar. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Indonesia dalam menjaga kualitas udara dan berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Pada tanggal 28 Januari 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat telah memberikan pemberitahuan mengenai pengunduran dirinya dari Perjanjian Iklim Paris.

Perjanjian Paris, yang diadopsi pada tahun 2015 oleh 195 negara, bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global hingga jauh di bawah 2 derajat Celsius, dan sebaiknya mendekati 1,5 derajat Celsius dibandingkan dengan tingkat suhu pada masa pra-industri.