Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengambil langkah untuk mengurangi jumlah tenaga honorer sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengonfirmasi hal tersebut saat berbicara dengan awak media di Istana Kepresidenan Gedung Agung, Yogyakarta, pada Minggu, 9 Februari 2025.

Ia menjelaskan bahwa kementeriannya telah melakukan seleksi terhadap tenaga honorer yang berada di bawah kontrak kerja.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, pengurangan tenaga honorer dilakukan terhadap mereka yang tidak memiliki keterkaitan dengan layanan dasar dan kewajiban utama. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar dapat digunakan secara lebih efisien.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto. ((Antara (Kementerian Komunikasi dan Digital.) ))

"Itu bagian dari efisiensi. Tapi yang pasti untuk pelayanan dasar dan wajib tidak dikurangi. Namun kita melakukan skrining kalau ada kontrak-kontrak, honorer yang bisa dihemat, ya kita lakukan penghematan," ujar Bima Arya, dalam keterangan resminya yang dilansir Senin, 10 Februari 2025. 

Selain kebijakan pengurangan tenaga honorer, Kemendagri juga tengah menyiapkan surat edaran sebagai pedoman bagi kepala daerah dalam melaksanakan efisiensi anggaran di wilayah masing-masing.

Bima Arya menyatakan bahwa surat edaran tersebut disusun sebagai bentuk arahan pemerintah agar penggunaan anggaran di tingkat daerah dapat lebih efektif dan selaras dengan prioritas pembangunan.