Lebih lanjut, ia merinci anggaran Sekretariat Kementerian setelah efisiensi sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan sebesar Rp71.894.971.462.

Operasional Rp35.163.715.538.

Kegiatan layanan biro dan inspektorat Rp15.256.000.000.

Menurut Budi, Kemenkop sepenuhnya mendukung kebijakan efisiensi ini agar anggaran dapat digunakan dengan lebih efektif. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak menghambat program-program kerakyatan yang dicanangkan dan akan dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Budi menekankan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 197 Tahun 2024, Kemenkop bertugas membantu pemerintah dalam mewujudkan visi presiden di bidang koperasi.

Ia juga menyoroti dua indikator utama dalam program prioritas Kemenkop, yaitu: