Ntvnews.id, Jakarta - Komisi II DPR RI meminta seluruh jajaran menteri dan kepala lembaga yang menjadi mitra komisinya, tak menjadikan kebijakan pemangkasan anggaran sebagai alasan untuk tak bekerja memberikan pelayanan publik ke masyarakat.

Hal ini ia sampaikan saat rapat kerja dengan Menteri PANRB, Menteri ATR/BPN, Kepala BNPP, Ketua DKPP, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI dan Ketua ORI.

"Jangan sampai ada statement-statement dari menteri, pimpinan kepala lembaga mitra kerja komisi II DPR RI yang seolah-seolah atas dasar efisiensi dan rekonstruksi anggaran dia tidak bisa bekerja," ujar Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

"Itu tidak positif bukan hanya pada institusinya tapi juga pada pola kemitraan yang kita bangun," imbuhnya.

Ia mengaku memberikan pernyataan ini bukan tanpa alasan. Sebab, dirinya mendapatkan keluhan dari salah satu kementerian atau lembaga yang mengeluh tak bisa bekerja karena anggaran hasil efisiensi hanya cukup untuk bekerja sampai Oktober 2025.

"Bukan mitra kerja Komisi II ini yang ngomong, tapi kalau ini sampai keluar dari mulut mitra kerja DPR RI saya kira lebih baik diomongkan di sini untuk kita susun baik-baik per program agar berapapun yang kita punya tetap kita bisa berjalan pelayanan publik tugas dan fungsi pokok kita masing-masing," jelas dia.

Di samping itu, Rifqinizamy pun mengaku mendapatkan keluhan dari beberapa lembaga negara bahwa anggaran hasil efisiensi ini hanya cukup empat bulan untuk membayar gaji para pengemudi atau driver dan office boy (OB).