Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terkena pemangkasan anggaran tahun 2025 sebesar Rp2,03 triliun. Ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Komisi I DPR RI menyetujui efisiensi anggaran Kementerian Luar Negeri RI tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.032.000.137.571 atau sebesar 20,53 persen dari total pagu alokasi sebesar Rp9.896.588.491.000 sehingga pagu alokasi setelah efisiensi sebesar Rp7.864.450.920.000," ujar Wakil Ketua DPR RI Dave Laksono saat rapat Komisi I DPR RI dengan Kemlu, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.

Dave menjelaskan, rincian pagu alokasi Kemlu setelah dilakukan efisiensi berdasarkan programnya. Yaitu terdiri atas program dukungan manajemen Rp6.552.920.411.000, penegakan kedaulatan serta hukum dan perjanjian internasional Rp10.852.397.000.

Kemudian, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri serta pelayanan publik Rp223.739.941.000, peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang kerja sama multilateral Rp493.546.903.000, serta diplomasi dan kerja sama internasional Rp583.391.268.000.

Pada awal rapat kerja, Sekretaris Jenderal Kemlu RI Cecep Herawan menjelaskan bahwa besaran efisiensi senilai Rp2,03 triliun itu terdiri atas efisiensi belanja barang Rp1,49 triliun dan efisiensi belanja modal Rp540 miliar.

Cecep memberikan sejumlah catatan mengenai beberapa penyesuaian yang dilakukan Kemlu dalam menindaklanjuti efisiensi anggaran tahun 2025.

"Dalam melaksanakan efisiensi di lingkungan Kementerian Luar Negeri, termasuk perwakilan RI di luar negeri, kami melakukan beberapa penyesuaian, mengingat kekhususan Kementerian Luar Negeri sehingga tidak dapat memenuhi secara penuh efisiensi pada item-item belanja tertentu," ujarnya.