Ntvnews.id, Jakarta - Kemacetan parah terjadi di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Rabu pagi, 19 Februari 2025. Kepadatan lalu lintas ini disebabkan oleh gladi bersih pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang akan digelar di Istana Negara.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kemacetan terjadi di Jalan Merdeka Timur dekat pintu timur Monas sejak pagi tadi. Kendaraan roda dua hanya mampu melaju sekitar 10 km per jam, dan kepadatan lalu lintas meluas hingga Jalan Merdeka Utara ke arah barat, mencapai Taman Pandang Monas.
Selain itu, arus lalu lintas di depan Kementerian Dalam Negeri atau Jalan Merdeka Utara arah timur terpantau padat merayap. Kemudian, kepadatan kendaraan juga terjadi di Jalan Ir. H. Juanda yang mengarah ke Jalan Veteran.
Kepala Daerah Ikuti Gladi Kotor Pelantikan di Monas (NTVnews.id/Deddy Setiawan)
Kepadatan lalu lintas terlihat dari Stasiun Juanda hingga persimpangan Jalan Veteran III, dengan kendaraan yang tertahan cukup lama di tengah lampu merah di persimpangan tersebut. Kemacetan semakin parah di sekitar Monas, terutama di Jalan Juanda menuju Harmoni.
Lalu lintas di perempatan Harmoni menuju Juanda tampak tersendat, dan kendaraan tidak dapat bergerak selama sekitar 20 menit. Bunyi klakson kendaraan roda dua dan roda empat terus terdengar di tengah antrean panjang. Petugas TransJakarta serta aparat kepolisian pun dikerahkan untuk mengurai kemacetan.
Setelah pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan pada 20 Februari 2025, sebanyak 481 kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya, akan mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Kepala Daerah Ikuti Gladi Kotor Pelantikan di Monas (NTVnews.id/Deddy Setiawan)
Retret ini awalnya direncanakan berlangsung selama 14 hari, tetapi karena pemangkasan anggaran, durasinya dikurangi menjadi satu pekan, yaitu dari 21 hingga 28 Februari 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa retret ini bertujuan untuk memperkuat ikatan emosional serta meningkatkan kerja sama antara kepala daerah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercipta keselarasan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.