Ntvnews.id, Jakarta - Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengungkapkan harapannya agar pimpinan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah individu yang jujur dan dapat dipercaya.
"Kami berharap siapa pun yang diberi amanah untuk mengelola dana ini orang yang amanah, orang yang terpercaya, dan memiliki kejujuran yang tinggi," ujar Muzani di Kompleks Istana Kepresidenam, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.
Sebagai badan pengelola investasi strategis, Danantara memiliki peran dalam mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: DPR: Danantara Momentum Kebangkitan Ekonomi RI di Mata Dunia
Danantara menargetkan pengelolaan aset dengan total lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.724 triliun.
Nantinya, pada tahap awal, badan ini akan mengelola investasi senilai US$ 20 miliar atau setara Rp 325,8 triliun yang akan dialokasikan ke berbagai proyek strategis, khususnya di sektor hilirisasi dan keberlanjutan.
Mengingat besarnya aset yang dikelola, Muzani mengimbau masyarakat Indonesia untuk turut mengawasi jalannya Danantara.
Baca Juga: DPR: Danantara jadi Mitra Komisi VI dan Komisi XI
"Pengawasan ada struktur, orang yang akan diberi kewenangan untuk mengawasi. Pengawasan yang penting adalah dilakukan oleh kita semua, rakyat dan bangsa Indonesia akan mengawasi atas jalannya lembaga," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Muzani juga mengapresiasi peluncuran Danantara sebagai langkah transformatif dari pemerintah. Menurutnya, badan investasi ini dapat mempercepat kemajuan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Ini adalah bukan hanya sebagai lembaga investasi, tetapi juga lembaga alat negara yang akan digunakan untuk menciptakan kemakmuran sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia," papar Muzani.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Rosan Roeslani sebagai CEO Danantara, dengan Dony Oskaria sebagai COO dan Pandu Sjahrir sebagai CIO. Selain itu, Erick Thohir ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas, didampingi oleh Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.