Cerita AHY soal Prabowo-Mega yang Tak Setuju Pembegalan Demokrat oleh Moeldoko

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri tak setuju dengan upaya pembegalan Demokrat oleh mantan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko. AHY mengaku kala itu bertemu langsung dengan Prabowo terkait hal tersebut.

"Kalau tidak salah di Kertanegara ketika itu beliau menyampaikan langsung kepada saya. Kurang lebih begini, ‘Gus (Agus), saya juga tidak suka ada upaya pembegalan partai seperti itu'," ujar AHY dalam pidatonya di penutupan Kongres ke-VI Demokrat, di hotel The Ritz-Carlton, SCBD, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025 malam.

AHY mengatakan, kalimat yang dilontarkan Prabowo itu sungguh berarti bagi Demokrat. Apalagi, hal itu datang dari seorang pemimpin dan orang yang tahu persis soal membangun partai politik (parpol).

"Sehingga saya yakin keberpihakan Pak Prabowo dalam hati ketika itu penuh didasari oleh pengalaman panjang beliau dan itu sungguh sangat berarti bagi Partai Demokrat," kata dia.

AHY pun menyimpulkan bahwa dalam politik boleh bersaing. Namun, jangan sampai kehilangan integritas saat berdemokrasi.

"Saya bisa menyimpulkan dari pesan-pesan senior tadi, bahwa di politik kita boleh bersaing, tetapi janganlah kita pernah kehilangan integritas dan rasa hormat kita terhadap demokrasi," tuturnya.

AHY pun mengungkapkan, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri juga tidak suka dengan upaya pembegalan Partai Demokrat oleh Moeldoko dkk.

"Kabarnya Ibu Megawati Soekarnoputri juga tidak setuju dengan hal-hal seperti itu, praktik-praktik politik yang amoral dan inkonstitusional karena beliau juga pernah mengalaminya di masa terdahulu," jelas AHY.

Diketahui, semasa kepemimpinan AHY Partai Demokrat sempat digoyang oleh Moeldoko dkk. Kala itu, Moeldoko menggelar kongres luar biasa atau munaslub di Sumatra Utara (Sumut). Moeldoko kemudian menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB Sumut.

AHY pun melakukan perlawanan, hingga akhirnya pemerintah menyatakan Demokrat yang sah ialah yang dipimpin oleh putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.