Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sepakat untuk menunda implementasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Jadi kalau misalnya ada usulan apalagi DPR misalnya, ketua MPR untuk diundur menurut saya dan saya sudah kontak dengan bu Menteri Keuangan juga kita akan ikut arahan tersebut," ucap Basuki di Jakarta, Kamis (7/6/2024).

Lebih lanjut, Basuki tak menyangka dan menyesal ternyata masyarakat begitu marah atas proram Tapera yang telah disiapkan pemerintah.

Oleh karena itu, ia mengungkapkan bahwa program ini tak perlu terburu-buru dilaksanakan jika belum siap diterima oleh masyarakat.

"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian dengan Bu Menteri Keuangan dipupuk dulu kredibilitasnya. ini masalahnya trust, sehingga kita undur ini sudah sampai 2027," ucap Basuki.

"Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa," sambungnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang ditetapkan pada 20 Mei 2024.