Komisi C DPRD Depok Soroti Drainase dan Usulkan Pembangunan Embung di Kawasan Banjir Sukatani

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Hengki, meninjau langsung kawasan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, yang dalam beberapa waktu terakhir dilanda banjir cukup parah. Dalam agenda tersebut, ia didampingi oleh anggota DPRD dari dapil setempat, Nuryuliani, serta sejumlah perwakilan dari kelurahan, RW, dan dinas teknis.

Menurut Hengki, banjir di wilayah Sukatani telah memberikan dampak signifikan bagi warga sekitar. Ia menilai, kondisi ini dipicu oleh pesatnya pertumbuhan pembangunan di Kota Depok yang tidak seimbang dengan sistem drainase yang memadai.

“Hampir sepertiga wilayah Kelurahan Sukatani ini terendam air. Dampaknya luar biasa bagi masyarakat,” ujar Hengki dalam keterangannya.

Dalam sesi dialog bersama warga dan perangkat kelurahan, Komisi C menyerap berbagai persoalan teknis yang terjadi di lapangan. Salah satunya terkait penyempitan aliran air dan adanya bangunan warga yang justru menutupi jalur drainase.

“Kami temukan ada saluran air yang dijadikan pagar rumah. Ini menyulitkan dalam proses perawatan saluran dan berkontribusi pada banjir,” jelasnya.

Selain saluran air, Hengki juga menyoroti kondisi jembatan di kawasan tersebut yang posisinya sejajar dengan permukaan jalan. Hal ini membuat air dengan cepat meluap ke pemukiman saat curah hujan tinggi.

“Begitu debit air tinggi, air menabrak jembatan, lalu riakannya meluber ke sisi jalan dan permukiman,” katanya.

Sebagai langkah jangka panjang, Komisi C mendorong pembangunan embung di wilayah hilir, yang mencakup RW 23, 18, dan 20. Sementara itu, usulan pembangunan sodetan juga diajukan sebagai opsi untuk mengurai debit air yang tinggi saat musim hujan.

Hingga saat ini, terdapat 10 RW terdampak dari total 26 RW di Kelurahan Sukatani, di antaranya RW 2, 3, 6, 8, 10, 14, 15, 18, 20, dan 23.

Hengki menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas PUPR, Dinas Rumkin, dan DLHK untuk menyusun langkah konkret penanggulangan banjir. Ia mendesak agar Pemerintah Kota Depok segera mengalokasikan anggaran guna menangani persoalan ini yang sudah tergolong darurat.