Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan secara daring dalam konferensi pers di Jakarta. (Antara)
Ntvnews.id
Dalam konferensi pers bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Jakarta pada Senin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan keprihatinannya terhadap sejumlah kasus dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga oleh masyarakat.
Untuk itu, Kementerian Kesehatan berkomitmen melakukan perbaikan yang lebih serius, terstruktur, dan nyata.
Budi menekankan pentingnya forum rutin yang mempertemukan pihak kementerian dengan para peserta PPDS untuk memantau kondisi kesehatan mental dan fisik mereka. Ia juga meminta para direktur utama rumah sakit pendidikan untuk terlibat langsung, dengan rutin menemui peserta, memantau kondisi mereka secara langsung, serta segera melakukan intervensi jika ditemukan masalah atau potensi risiko.
Baca juga: Dokter PPDS UI Sempat Rekam Mahasiswi Mandi Selama 8 Detik Sebelum Akhirnya Ketahuan
"Saya juga akan memberikan komitmen waktu saya untuk bertemu dengan mereka agar well-being mereka, kesehatan raga dan fisiknya, dan juga mentalnya, itu kita monitor. Kalau ada masalah-masalah, kita bisa deteksi," ungkap Budi.
Ia juga menambahkan bahwa tes psikologis saat proses rekrutmen perlu dilakukan untuk mengenal kondisi kejiwaan calon peserta. Dengan begitu, mereka diharapkan dapat menjalani pendidikan dengan baik dan kelak mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
"Saya juga minta yang kedua, agar transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada lagi referensi-referensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta pendidikan dokter spesialis ini," dia menuturkan.
Pihak Kementerian juga ingin memastikan adanya kebijakan afirmatif bagi putra-putri daerah yang masih kekurangan dokter spesialis. Pasalnya, selama hampir 80 tahun, distribusi dokter spesialis di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan.
Ia juga menekankan bahwa pendidikan dokter spesialis harus diberikan langsung oleh konsulen, bukan oleh peserta senior, agar kualitas pembelajaran tetap terjaga. Untuk mendukung hal ini, Kementerian berencana menerapkan log book digital sebagai alat pemantauan, seperti yang telah dilakukan di banyak negara lain.
Terkait pelayanan di rumah sakit, ia menegaskan pentingnya penerapan disiplin jam kerja bagi peserta didik di seluruh rumah sakit pendidikan milik Kementerian Kesehatan. Pasalnya, masih banyak laporan mengenai peserta yang dipaksa bekerja di luar jam kerja normal dengan dalih latihan mental, yang dinilai tidak semestinya terjadi.
"Menurut saya terlalu berlebihan," katanya.
Ia menegaskan bahwa beban kerja yang terlalu tinggi dapat memberikan tekanan besar pada kondisi psikologis peserta didik. Oleh karena itu, jika peserta harus lembur dalam satu hari, maka hari berikutnya wajib diberikan waktu istirahat untuk menjaga keseimbangan mental dan fisik mereka.
Baca juga: Pengakuan Dokter PPDS UI Usai Ketahuan Intip Mahasiswi Mandi: Khilaf Pak, Baru Sekali
"Untuk pelayanan yang saya juga minta dilakukan di seluruh rumah sakit Kementerian Kesehatan adalah jaminan keamanan dan pengawasan bagi peserta didik. Saya sering sekali mendengar bahwa para peserta didik ini disuruh-suruh melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak ada hubungan dengan mereka, atau bukan merupakan tugas mereka," katanya.
Pengawasan ini bertujuan agar para peserta fokus pada tanggung jawab utamanya sebagai calon dokter spesialis, tanpa terbebani tugas-tugas di luar kewajiban mereka.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga berencana menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) bagi peserta agar mereka dapat bekerja sebagai dokter umum selama menjalani pendidikan. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kebijakan ini diambil karena sebagian besar peserta tidak memiliki penghasilan, padahal mereka tetap harus menafkahi keluarga. Beban finansial inilah yang dinilai sangat memberatkan dan perlu segera diatasi.
"Saya harapkan bahwa langkah-langkah konkrit ini bisa kita lakukan cepat dan terus kita monitor pelaksanaannya agar itu tadi, masalah yang serius, sistematis di pendidikan, program pendidikan dokter spesialis ini bisa kita atasi bersama-sama," kata Budi.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
