Dedi Mulyadi Pakai Seragam Gubernur (YouTube)
Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menilai, seharusnya tak semua seleksi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dilaksanakan secara digital. Sebab, tak semua posisi relevan dengan rekrutmen menggunakan sistem tersebut.
"Tidak semua menurut saya, seleksi PPPK atau ASN, itu harus melalui pendekatan digital," ujar Dedi Mulyadi saat rapat dengan Komisi II DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 April 2025.
"Karena apa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi," imbuhnya.
Ia mencontohkan PPPK untuk sopir truk sampah, menurut Dedi tak perlu seleksinya dilakukan secara digital. Termasuk tukang sapu jalanan atau petugas kebersihan.
"Sopir truk sampah itu nggak perlu seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah, tukang taman tidak usah," tuturnya.
Juga termasuk office boy (OB), hingga tenaga pengamanan.
Menurut Dedi, rekrutmen secara digital PPPK maupun ASN untuk posisi-posisi tadi juga akan sia-sia belaka. Sebab, pada akhirnya ada pula rekrutmen untuk tenaga-tenaga tadi secara outsourcing.
"Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan PPPK, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing," tandas Dedi Mulyadi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
