Pada awalnya, Anita menyentuh masalah kekurangan anggaran sebesar Rp 15 triliun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Dia menegaskan bahwa kementerian seharusnya melakukan evaluasi diri untuk memahami penyebab kekurangan tersebut. Selanjutnya, Anita menyoroti bahwa realisasi anggaran Kemendikbud masih menghadapi kendala, dimana dana tersebut tidak sampai pada penerima atau tujuannya. 

Anita memberikan contoh dari daerah pemilihannya di Nusa Tenggara Timur (NTT), dimana terdapat 17 bangunan sekolah yang hingga saat ini masih belum selesai pembangunannya, padahal sudah mendapatkan alokasi anggaran sejak tahun 2021.

Baca Juga: Kemendikbudristek Apresiasi Penggarapan Film Biopik Ki Hadjar Dewantara

Karena itu, dia menyatakan bahwa tidak diperlukan peningkatan anggaran untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Anita Jacoba Gah (IG: suryoprabowo2011)

Bahkan, sebaliknya, Anita menyarankan agar pimpinan Komisi X DPR RI mengirim rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Saya minta bapak ibu pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud karena ini ada banyak persoalan, PIP, KIP, dana bos, banyak hancur ini. Tolong ibu saya minta ke pimpinan, kita berikan rekomendasi ke KPK, periksa dari tahun 2021, 2022, 2023. Enggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis bukan untuk rakyat,” ujar Anita dengan kesal.