Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf ( Gus Ipul) (NTVnews.id/Deddy Setiawan)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan akan menelaah lebih lanjut usulan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai program Keluarga Berencana (KB), termasuk vasektomi, yang dijadikan syarat bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial (bansos) dan beasiswa.
"Ya, ini kami sedang mempelajari ide itu ya. Jadi, semua ketentuannya sedang dipelajari," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Gus Ipul, KB adalah program yang baik, namun menjadikannya sebagai prasyarat untuk mendapatkan bansos masih memerlukan pertimbangan yang matang.
Ia menyebut bahwa penyaluran bansos harus mengikuti prosedur tertentu dan tidak bisa dilakukan secara mendadak. Pemerintah membutuhkan waktu untuk melakukan pengkajian sebelum bisa menerapkan gagasan tersebut.
Baca Juga: Kemenag Minta Petugas Haji Jaga Etika di Media Sosial, Bukan untuk Flexing
"Idenya Kang Dedi misalnya setiap menerima bantuan sosial bisa ikut terlibat dalam pengelolaan sampah, ikut bersih-bersih, itu satu ide yang sangat bagus. Akan tetapi, kalau bersyarat dengan itu (vasektomi), terus terang masih harus mempelajari lebih jauh," ucap dia.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi mengusulkan agar kepesertaan dalam program KB dijadikan syarat utama bagi masyarakat yang ingin menerima bantuan dari pemerintah, baik berupa beasiswa maupun bantuan sosial lainnya yang berasal dari pemerintah provinsi.
Menurut Dedi, hal ini bertujuan untuk membuat distribusi bantuan lebih adil dan tidak terpusat pada satu keluarga saja. Ia menyoroti adanya kecenderungan di mana satu keluarga terus-menerus mendapatkan berbagai jenis bantuan mulai dari layanan kesehatan, biaya kelahiran, hingga bantuan perumahan dan beasiswa.
Dengan mengintegrasikan program KB ke dalam skema bantuan, Dedi berharap distribusi bantuan menjadi lebih merata.
Baca Juga: Fakta Isu Perselingkuhan Eks Pejabat Jawa Barat dengan Model Pria Dewasa Viral di Media Sosial
"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Ia menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan solusi terhadap fenomena banyaknya keluarga tidak mampu yang memilih melahirkan melalui operasi sesar, yang per tindakannya minimal menelan biaya Rp25 juta.
Dedi juga menyampaikan bahwa metode KB, khususnya KB pria seperti vasektomi atau Metode Operasi Pria (MOP), akan dijadikan persyaratan bagi penerima bansos, karena ditemukan bahwa sebagian besar keluarga miskin memiliki banyak anak, padahal kebutuhan dasar mereka belum tercukupi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
