Ntvnews.id, Jakarta - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh di Indonesia.
Tenaga Ahli Utama PCO, Ricky Tamba, dalam pernyataannya kepada media di Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025, menegaskan bahwa Prabowo merupakan sosok nasionalis yang konsisten memperjuangkan hak-hak pekerja sejak lama.
“Ia rutin hadir dalam seminar dan forum diskusi buruh, serta menjadi satu-satunya calon presiden pada Pilpres 2019 yang menandatangani kontrak politik dengan serikat buruh, berkomitmen untuk menaikkan upah minimum dan mengakui peran pekerja informal seperti ojek online,” kata Ricky Tamba.
Ricky menjelaskan bahwa sejak resmi menjabat sebagai Presiden, Prabowo langsung mengambil langkah nyata, salah satunya dengan menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.
“(Kebijakan itu) sinyal keberpihakan terhadap daya beli buruh,” ujar Ricky.
Selain itu, lanjut Ricky, Presiden juga sedang menyiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai upaya untuk menanggulangi dampak dari PHK yang dialami para pekerja. Satgas ini akan terdiri dari perwakilan pemerintah, serikat buruh, dan kalangan pengusaha.
“Satgas ini didirikan atas usulan langsung dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dengan misi utama mempercepat proses pencarian lapangan kerja baru bagi buruh terdampak,” jelasnya.
Ricky juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menarik investasi sebagai kontribusi penting terhadap penciptaan lapangan kerja.
“Data realisasi investasi sepanjang Januari–Maret 2025 mencatat kenaikan 15,9 persen dibanding dengan tahun sebelumnya, mencapai Rp465 triliun dan membuka 594.104 lapangan kerja baru di seluruh Indonesia,” sambung Ricky.
Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah menyempurnakan sistem pendataan sosial melalui pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar bantuan sosial dapat tepat sasaran, termasuk kepada kalangan pekerja.
“Dengan komitmen, rekam jejak, dan kebijakan nyata yang terus digulirkan, tidak berlebihan bila publik mulai menyebut Prabowo sebagai Presiden pro-buruh yang sesungguhnya, bukan hanya dalam kata, tapi juga dalam tindakan,” tegas Ricky.
Presiden Prabowo juga menghadiri langsung perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada Kamis pagi. Ia datang didampingi sejumlah anggota Kabinet Merah Putih serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Turut hadir dalam acara tersebut Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Peringatan May Day tahun ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional seperti Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam pidatonya yang berlangsung sekitar satu jam, Presiden tampil bersama empat pemimpin serikat buruh utama, yaitu Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPI dan Ketua Partai Buruh Said Iqbal, Ketua Umum KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat, serta Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban.
Saat berpidato, Presiden menyampaikan komitmennya untuk memenuhi berbagai tuntutan buruh, termasuk mempercepat pengesahan sejumlah undang-undang penting.
Ia mengatakan akan segera mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), RUU Perampasan Aset, serta meratifikasi Konvensi ILO 188 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan menjadi undang-undang.
(Sumber: Antara)