Ntvnews.id, Pakistan - Pada Selasa malam, 6 Mei 2025, India melaporkan telah meluncurkan rudal ke beberapa kota di Pakistan dan sejumlah wilayah Kashmir yang berada di bawah administrasi Pakistan. Beberapa wilayah di Pakistan dan Kashmir Pakistan terdengar mengalami sejumlah ledakan akibat insiden tersebut.
Letnan Jenderal Ahmed Sharif Chaudhry, yang menjabat sebagai juru bicara militer Pakistan, menyampaikan melalui saluran televisi lokal Geo News bahwa rudal-rudal tersebut menghantam kota Bahawalpur, Muridke, Bagh, Muzaffarabad, dan Kotli, semuanya diluncurkan dari wilayah udara India.
Ia menyebutkan bahwa sedikitnya tiga orang tewas dalam serangan tersebut, dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Jenderal Chaudhry menambahkan bahwa Pakistan telah melancarkan serangan balasan terhadap India sebagai respons langsung.
Dalam pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan India, militer negara itu menyebutkan bahwa mereka telah memulai sebuah operasi yang dinamai "Operasi Sindoor" dengan sasaran sembilan titik di wilayah Pakistan.
India menyatakan bahwa tujuan dari serangan tersebut adalah untuk menghancurkan “infrastruktur teroris” yang berada di wilayah Pakistan maupun Kashmir Pakistan, yang diklaim sebagai lokasi perencanaan dan pengendalian aksi teror terhadap India.
"Tindakan kami terarah, terukur, dan tidak bersifat eskalatif. Tidak ada fasilitas militer Pakistan yang menjadi sasaran. India telah menunjukkan pengendalian diri yang cukup besar dalam pemilihan target dan metode pelaksanaan," demikian bunyi pernyataan dari pihak India, dilansir Anadolu.
Ketegangan antara kedua negara bersenjata nuklir ini meningkat setelah serangan berdarah pada 22 April di Pahalgam, wilayah Kashmir yang dikuasai India, menewaskan 26 orang.
India menuduh Pakistan berada di balik serangan tersebut, dan menyebutkan adanya keterlibatan lintas batas antara pelaku serangan dengan otoritas Pakistan. Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh pihak Pakistan.
Pasca insiden itu, kedua negara terlibat dalam serangkaian tindakan saling membalas, termasuk pembekuan layanan visa serta pengusiran sejumlah diplomat dari masing-masing negara.