Amnesty International Desak Bentuk Tim Independen Usut Tragedi Ledakan Amunisi TNI di Garut

Ntvnews.id, Jakarta - Tragedi ledakan amunisi milik TNI Angkatan Darat di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, menewaskan 13 orang termasuk sembilan warga sipil dan empat personel TNI—mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Amnesty International Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyatakan keprihatinan mendalam dan mendesak pembentukan tim independen untuk menyelidiki insiden mematikan tersebut.

“Bela sungkawa mendalam kami sampaikan kepada keluarga korban. Tragedi ini harus diusut. Kegagalan mengusutnya sama saja dengan kegagalan negara untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu hak hidup mereka yang menjadi korban," kata dia.

Amnesty International menilai tragedi ini sebagai bentuk kelalaian yang berisiko mengarah pada pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, Komisi I DPR RI didorong untuk segera membentuk tim pencari fakta guna mengungkap akar permasalahan secara menyeluruh dan transparan.

Usman menekankan bahwa penting bagi keluarga korban untuk mendapatkan hak atas kebenaran dan keadilan. Pengawasan ketat terhadap peralatan militer seperti senjata, amunisi, hingga bahan peledak harus dilakukan guna mencegah tragedi serupa terjadi di masa mendatang.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid dalam dialog NTV Prime di Nusantara TV/tangkapan layar NTV

"Pernyataan petinggi TNI yang menyebut bahwa warga sipil menjadi korban karena hendak mengambil logam serpihan amunisi merupakan klaim yang terburu-buru dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga korban, apalagi disampaikan sebelum ada hasil penyelidikan menyeluruh, imparsial, dan transparan. Klaim seperti ini justru terkesan menyalahkan korban demi mengaburkan tanggung jawab institusional TNI atas kelalaian yang terjadi," imbuhnya.

Apapun penyebab ledakan, termasuk ada dan tidaknya pelanggaran SOP keamanan lokasi oleh TNI dengan keberadaan warga sipil di lokasi peledakan, kami mendesak agar dilakukan investigasi segera, independen, imparsial, dan menyeluruh atas tragedi ini.

Untuk memastikan integritas dan kredibilitas pengusutan ini, termasuk adanya impunitas, maka investigasi menyeluruh, imparsial dan transparan harus dilakukan oleh lembaga yang independen yang berasal dari luar TNI. Komnas HAM dan Kepolisian juga memiliki kewajiban menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer.

Komnas HAM juga harus secara proaktif menyelidiki kasus ini. Keterlibatan Komnas HAM penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang perlu diperbaiki ke depan. Negara tidak boleh meremehkan kematian akibat kelalaian implementasi kebijakan yang berisiko tinggi.