Partai Demokrat Kawal Revisi UU Pemilu untuk Terciptanya Sistem Untungkan Rakyat

Ntvnews.id, Jakarta - Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk secara aktif mengawal proses revisi Undang-Undang (UU) Pemilu guna menciptakan sistem pemilu yang berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, saat membuka acara Proklamasi Democracy Forum (PDF) dengan tema “Revisi Paket Revisi UU Pemilu” yang berlangsung di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 19 Mei 2025.

Dalam forum diskusi tersebut, DPP Partai Demokrat menghadirkan berbagai narasumber seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi, Ketua KPU Mochamad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Pembina Perludem Titi Anggraini, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.

Herman menuturkan bahwa revisi UU Pemilu kemungkinan besar akan dibahas bersamaan dengan revisi UU Pilkada dan UU Partai Politik. Oleh karena itu, menurutnya, proses ini perlu diawasi secara intensif.

Baca Juga: AHY Tunjuk Irwan Fecho Jadi Bendum Demokrat Gantikan Renville Antonio

“Penting mengawal upaya menghadirkan pemilu yang terbaik untuk rakyat di negeri ini,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa forum diskusi ini sengaja diselenggarakan oleh DPP Partai Demokrat untuk membedah secara menyeluruh isi dari revisi paket UU Pemilu dari berbagai sudut pandang, sehingga diharapkan mampu menghasilkan sistem pemilu terbaik untuk rakyat Indonesia.

“Ini juga menurut saya patut untuk kita bahas, sehingga sesungguhnya apa yang harus kita lakukan di dalam mengisi kekosongan atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga saya mencatat beberapa hal terkait dengan desain pemilu dengan metode konversi suara, alokasi kursi. Kemudian bagaimana kesetaraan antara pemilu dan pilkada,” ujar Herman.

Dalam forum ini, berbagai isu penting turut dibahas, seperti evaluasi terhadap sistem proporsional terbuka, dampak putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penghapusan presidential threshold, serta peninjauan kembali ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Baca Juga: AHY Umumkan Pengurus DPP Demokrat 2025-2030 Sore Ini, Berikut Daftarnya

“Ada banyak hal, isu yang tentu ingin kami bahas di sini, dari mulai evaluasi (pemilu) sistem proporsional terbuka atau tertutup. Ini kan sudah menjadi pembicaraan, apakah terbuka atau tertutup. Kesejarahannya dua-duanya sudah ada, baik tertutup maupun terbuka,” ujar Herman.

Ia juga berharap forum ini dapat menghasilkan formula yang tepat untuk membentuk sistem pemilu yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Supaya kita bisa menemukan sistem pemilu yang tentu bisa menguntungkan bagi rakyat, bangsa, dan negara,” kata Herman dalam sambutannya saat membuka diskusi revisi paket UU Pemilu.