Setelah 81 Hari Blokade, 87 Truk Bantuan Akhirnya Masuk ke Gaza

Ntvnews.id, Gaza - Sebanyak 87 truk yang membawa bantuan kemanusiaan berhasil memasuki Jalur Gaza, menandai pengiriman pertama sejak Israel menutup seluruh akses perbatasan selama lebih dari dua bulan. Informasi ini diumumkan oleh Kantor Media Pemerintah Palestina pada Rabu, 21 Mei 2025.

Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah, Ismail Al-Thawabteh, mengatakan kepada Anadolu, “hingga saat ini, 87 truk yang membawa berbagai jenis bantuan telah masuk ke Jalur Gaza.”

Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut “dialokasikan untuk sejumlah organisasi internasional dan lokal sebagai bagian dari upaya penyaluran kepada masyarakat Palestina guna memenuhi sebagian dari kebutuhan kemanusiaan mendesak mereka.”

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada awal pekan ini, pihak Kantor Media Pemerintah Palestina menyebut bahwa wilayah Gaza membutuhkan sedikitnya 500 truk bantuan setiap hari untuk mencukupi kebutuhan darurat, termasuk 50 truk yang membawa bahan bakar, serta bantuan medis dan pangan.

Baca Juga: Netanyahu Tolak Gencatan Senjata Permanen, Tegaskan Ingin Kuasai Gaza Sepenuhnya

Penutupan total yang diberlakukan Israel sejak 2 Maret telah memperparah situasi kemanusiaan di Gaza, yang kini berada di ambang kelaparan masif dan telah menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa.

Meskipun tekanan dari komunitas internasional terus meningkat agar Israel menghentikan serangan dan memberlakukan gencatan senjata, militer negara itu terus melakukan agresi terhadap Gaza sejak Oktober 2023. Serangan tersebut telah mengakibatkan hampir 53.700 warga Palestina kehilangan nyawa, dengan mayoritas korban merupakan perempuan dan anak-anak.

Pada bulan November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Pemimpin Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Gaza.

Selain itu, Israel juga sedang menghadapi proses hukum di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida terkait operasi militernya di wilayah tersebut.

(Sumber: Antara)