PCO Sebut Reshuflle Kabinet Mungkin Terjadi

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa kemungkinan terjadinya perombakan kabinet (reshuffle) tetap terbuka.

Dalam pernyataannya, Hasan menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memiliki penilaian yang objektif terhadap performa para menterinya.

"Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden," ujar Hasan ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.

Menurut Hasan, seluruh informasi mengenai isu reshuffle yang beredar sejauh ini belum dapat dijadikan acuan karena belum ada pernyataan resmi dari Presiden. Ia menyebut bahwa informasi semacam itu masih merupakan spekulasi atau bentuk aspirasi.

Baca Juga: Soal Covid-19, Hasan Nasbi: Kita Harus Mulai Kewaspadaan

Ia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki pertimbangan menyeluruh dan objektif dalam mengevaluasi para pembantunya, termasuk mempertimbangkan kelebihan, kekurangan, hingga apakah mereka masih layak dipertahankan dalam kabinet.

"Apa kelebihan? Apa kekurangan? Masih dibutuhkan atau tidak? Ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh, dan hanya Presiden yang tahu karena ini hak prerogatif Presiden," ucap Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan peringatan secara umum kepada seluruh pejabat yang tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai mandat, tidak menunjukkan dukungan terhadap pemerintahan yang bersih, atau bahkan terlibat dalam praktik korupsi, agar mengundurkan diri sebelum diberhentikan.

Baca Juga: Hasan Nasbi: Vaksin TBC Sudah Aman, Uji Klinis Menentukan Efektivitas Penyembuhan

"'Kan itu pernyataan Presiden kemarin. Ini peringatan secara umum, dan itu berlaku buat siapa saja. Tidak ditujukan kepada orang-orang atau nama-nama tertentu," tegas Hasan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo secara gamblang mengingatkan para pejabat untuk mundur apabila tidak mampu menjalankan amanah jabatan. Hal ini disampaikannya dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.

"Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," ujar Prabowo dalam amanatnya.