Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, menekankan bahwa penguatan komunikasi publik menjadi kunci dalam merespons tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak. Menurutnya, isu iklim tidak hanya soal sains, tapi menuntut aksi cepat berbasis data dan bukti yang kuat.
Pernyataan ini disampaikan dalam gelaran Connect! #8 yang diinisiasi oleh Koneksi bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), mengusung tema "Media Communication on Climate Change Policies."
Acara ini menyoroti peran krusial media dalam menyampaikan kebijakan perubahan iklim serta mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari akademisi, lembaga pemerintah, mitra pembangunan, hingga praktisi media. Forum ini juga menjadi wadah pemaparan hasil riset kolaboratif antara UGM dan Deakin University (Australia), yang melibatkan 14 peneliti dari kedua negara.
Dalam sambutannya, Nezar menggarisbawahi bahwa perubahan iklim adalah persoalan kompleks yang membutuhkan respons lintas disiplin dan komunikasi yang efektif untuk mendorong aksi nyata.
"Perubahan iklim adalah isu yang membutuhkan tindakan berbasis bukti yang kuat dan urgensi tinggi, bukan hanya menunggu semua fakta ilmiah untuk menjadi mutlak. Jurnalis sering kali berhadapan dengan topik yang kompleks seperti ini dan sangat penting bagi kita untuk menjembatani kesenjangan antara ilmuwan dan media," ujar Nezar Patria, Selasa, 3 Juni 2025.
Baca juga: Pemerintah Bakal Umumkan Regulasi Perlindungan Anak di Sosial Media
Wamenkomdigi Nezar Patria menyampaikan apresiasi atas riset kolaboratif antara Koneksi, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Deakin University. Ia menilai penelitian ini memiliki kontribusi signifikan dalam membantu pemerintah merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam menyuarakan isu perubahan iklim—khususnya dalam membangun kesadaran publik tentang dampaknya yang kian terasa.
Diskusi Connect! #8 juga menjadi ajang tukar gagasan lintas disiplin, menghadirkan sejumlah tokoh penting seperti Direktur Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Wahyu Marjaka, serta Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kusno Wibowo.
Keduanya sepakat bahwa menghadapi krisis iklim membutuhkan sinergi antarsektor. Penyebaran informasi yang akurat, menyeluruh, dan mudah dipahami oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah paling rentan, menjadi prioritas utama dalam memperkuat kebijakan perubahan iklim.
Rektor Deakin University Lancaster University Indonesia Campus, Prof. Greg Barton, menekankan urgensi membangun pemahaman tentang perubahan iklim yang bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa minimnya literasi iklim dapat memicu praktik keliru seperti pembakaran sampah sembarangan yang justru memperparah kerusakan lingkungan.
Sementara itu, Direktur Kemitraan dan Relasi Global UGM, Prof. Puji Astuti, menyoroti bahwa kerja sama antara UGM dan Deakin University bukan sekadar kolaborasi akademik, melainkan juga representasi nyata dari diplomasi riset dan pendidikan. Menurutnya, inisiatif ini mampu mempererat hubungan antarbangsa sekaligus memperkuat kontribusi akademisi dalam mengatasi isu global seperti perubahan iklim.
Baca juga: SBY Tegaskan Krisis Iklim dan Lingkungan Itu Nyata
(Sumber: Antara)