Nadiem Bantah Kemendikbudristek Beli Laptop Rp 10 Juta Per Unit: Cuma Rp 5 Jutaan!

Ntvnews.id, Jakarta - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah harga laptop Chromebook yang ia beli semasa memimpin Kemendikbudristek, Rp 10 juta per unit. Laptop yang total menghabiskan anggaran Rp 9,9 triliun itu, hanya dibeli seharga Rp 5 jutaan setiap unitnya.

Soal harga ini, bahkan tercatat atau diketahui oleh lembaga pemerintah lainnya yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"BPKP telah menyatakan bahwa hanya berkisar Rp 5 jutaan," ujar Hotman Paris Hutapea, pengacara Nadiem, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juni 2025.

Pengadaan laptop juga dilakukan melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sehingga bukan melalui tender atau penunjukan langsung.

Harga pembelian laptop sendiri, akhirnya lebih murah dibandingkan dengan yang ditawarkan para vendor pada e-katalog.

"Walaupun para vendor tersebut dalam e-katalog mencantumkan harga antara Rp 6 sampai Rp 7 juta tetapi harga jadi di bawah Rp 6 juta," kata Hotman.

Pihak Nadiem juga membantah bahwa spesifikasi laptop tersebut tak cocok dengan pengguna yang disebut merupakan daerah tanpa internet atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebab kajian laptop untuk daerah 3T, dilakukan oleh menteri sebelumnya dan kajian itu berbeda yang dilakukan semasa Nadiem menjabat. Meski, sama-sama menggunakan laptop jenis Chromebook.

Laptop yang dibeli oleh Kemendikbudristek semasa dipimpin Nadiem, memang dikhususkan untuk daerah yang terjangkau akses internet. Laptop itu dibeli berdasarkan hasil kajian atau uji coba yang berbeda dengan menteri sebelumnya.

"Dia proyeknya di luar daerah itu (3T), jadi nggak relevan kajian tersebut (kalau) dibandingkan," tandasnya.

Sebelumnya, Kejagung menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan laptop oleh Kemendikbudristek pada tahun 2019–2022 senilai Rp 9,9 triliun. Harga Chromebook ini disebut lebih mahal dibanding harga sesungguhnya.

Serta pengadaan laptop disebut diduga dipaksakan, karena tak sesuai kebutuhan atau kajian, di mana ada daerah yang tak memiliki akses internet. Sejumlah staf Nadiem lantas diperiksa dan digeledah kediamannya oleh penyidik Kejagung.