Thailand-Kamboja Lakuan Pertemuan Bahas Konflik Militer Diperbatasan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 16 Jun 2025, 04:00
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Marco Tampubolon
Editor
Bagikan
Wisata di Thailand Wisata di Thailand (Pixabay)

Ntvnews.id, Phnom Penh - Pertemuan Komisi Perbatasan Bersama (Joint Boundary Commission/JBC) Kamboja dan Thailand digelar di Phnom Penh, Kamboja, pada Sabtu, 14 Juni 2025 demi membahas masalah perbatasan menyusul terjadinya bentrokan militer di kawasan perbatasan.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Lam Chea, Menteri yang bertanggung jawab atas Sekretariat Negara Urusan Perbatasan Kamboja, dan Prasas Prasasvinitchai, mantan Duta Besar Thailand untuk Kamboja yang saat ini menjadi penasihat urusan perbatasan di Kementerian Luar Negeri Thailand.

Awak media diberi kesempatan beberapa menit untuk mengambil foto dan video pertemuan sebelum diminta keluar dari ruangan.

Baca Juga: Pesawat Air India Mendarat Darurat di Thailand Setelah Ancaman Bom

Pertemuan JBC ini terjadi tak lama setelah terjadi baku tembak antara pasukan Kamboja dan Thailand di kawasan Mom Bei atau Segitiga Zamrud pada 28 Mei lalu, yang menewaskan seorang prajurit Kamboja.

Segitiga Zamrud merupakan kawasan perbatasan yang menjadi pertemuan Kamboja, Thailand, dan Laos.

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menyampaikan melalui unggahan di Facebook pada Jumat, 13 Juni 2025 malam bahwa pertemuan JBC kali ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah vakum 12 tahun.

Baca Juga: Baku Tembak Terjadi Antara Militer Thailand dan Kamboja di Perbatasan

Hun Manet juga menyebut Kamboja nantinya akan mengundang Thailand untuk membawa masalah perbatasan yang tengah disengketakan di empat kawasan yaitu Mom Bei, Kuil Ta Moan Thom, Kuil Ta Moan Tauch, dan Kuil Ta Krabei ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda.

“Saya ingin menekankan kepada rakyat bahwa apabila Thailand menolak atau memilih diam, Kamboja akan tetap melangkah secara sepihak,” ujar Hun Manet, Perdana Menteri Kamboja juga menambahkan,

 “Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional nantinya akan mengirim surat resmi kepada ICJ pada Minggu, 15 Juni 2025, mengenai sengketa di keempat kawasan perbatasan tersebut.” tambahnya.

x|close