Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Forum Urbanisasi BRICS ke-4 di Brasil, Juni 2025. (Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menyerukan pentingnya pembentukan mekanisme pendanaan khusus dan penguatan kolaborasi antarnegara untuk membangun kota yang tahan terhadap perubahan iklim.
Hal ini ia sampaikan dalam sesi tematik bertajuk "Housing and Urban Agenda: Strategic Priorities" di Forum Urbanisasi BRICS yang digelar di Istana Itamaraty, Brasilia, Selasa, 23 Juni 2025 waktu setempat.
Dalam forum tersebut, AHY menyoroti ketimpangan akses terhadap pembiayaan perumahan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan menghadapi dampak perubahan iklim.
"Kita harus menghadapi kenyataan yang sulit. Mereka yang paling rentan terhadap risiko iklim sering kali adalah mereka yang paling tidak mampu mengakses pembiayaan perumahan formal. Tanpa dukungan yang ditargetkan, mereka akan terus terpinggirkan dan tetap dalam risiko," ujar Menko AHY.
Sebagai bagian dari solusi, Indonesia bersama sejumlah mitra tengah merancang sebuah platform pembiayaan inklusif yang bertujuan menghimpun sumber daya dari berbagai level pemerintahan dan sektor swasta. Skema ini akan difokuskan untuk mendukung proyek-proyek perumahan adaptif berbasis iklim bagi kelompok berpenghasilan rendah dan rentan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Forum Urbanisasi BRICS ke-4 di Brasil, Juni 2025. (Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan)
"Platform ini akan menggabungkan sumber daya nasional, provinsi, dan swasta. Pembiayaannya akan digunakan untuk mendukung renovasi hijau, pinjaman mikro, insentif zonasi inklusif, dan penggunaan bahan bangunan lokal yang tangguh terhadap iklim," jelas Menko AHY.
Ia menegaskan bahwa prioritas utama skema ini adalah menjangkau rumah tangga yang paling rentan agar tidak ada yang tertinggal dalam proses transisi menuju pembangunan hijau dan berkelanjutan.
Menko AHY juga menekankan perlunya kerja sama lintas negara untuk memperbesar dampak dan cakupan solusi. Ia menyebut bahwa tantangan perubahan iklim tidak bisa diatasi hanya dengan pembiayaan publik domestik. Dalam konteks ini, ia menyinggung sejumlah kerja sama yang telah dilakukan Indonesia dengan Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) dalam mendukung inisiatif perumahan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Forum Urbanisasi BRICS ke-4 di Brasil, Juni 2025. (Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan)
Lebih lanjut, AHY mengundang partisipasi aktif New Development Bank (NDB) untuk terlibat dalam pembiayaan, pertukaran pengetahuan, dan pengembangan standar baru dalam pembangunan kota berketahanan iklim di negara-negara BRICS dan mitranya.
"Kita memiliki peluang untuk menyelaraskan kerangka subsidi, berbagi perangkat teknologi, dan menetapkan standar bersama yang mencerminkan komitmen kita terhadap Perjanjian Paris, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta Agenda Perkotaan Baru (New Urban Agenda)," pungkas Menko AHY.
Dalam penutup pernyataannya, AHY kembali menekankan pentingnya menempatkan perumahan sebagai elemen sentral dalam pembangunan kota masa depan.
"Indonesia siap bekerja bersama mitra BRICS untuk memperluas praktik terbaik, bertukar alat kebijakan yang praktis, dan memberikan teladan dalam membangun kota-kota yang tidak meninggalkan siapa pun," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
