Guru Besar IPB Dorong Pemerintah Susun Roadmap Hilirisasi Kelautan untuk Dorong Ekonomi Biru

Ntvnews.id, Jakarta - Guru Besar dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Yonvitner, menyampaikan bahwa pemerintah perlu segera merancang peta jalan (roadmap) hilirisasi sektor kelautan guna mendorong pertumbuhan ekonomi biru, bertepatan dengan peringatan Hari Kelautan Nasional.

“Pemerintah harus membuat roadmap hilirisasi kelautan,” ujar Yonvitner saat dihubungi dari Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025.

Menurutnya, kehadiran roadmap tersebut akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi sumber daya kelautan nasional, sekaligus menyusun rencana pengembangannya secara bertahap dan terstruktur.

Yonvitner juga menekankan bahwa untuk merealisasikan hilirisasi kelautan, diperlukan sejumlah prasyarat penting, seperti kepastian hukum dan usaha, langkah-langkah teknis yang konkret, perlindungan melalui kebijakan investasi, hingga skema investasi yang menarik bagi pelaku usaha.

“Sebenarnya yang tertarik untuk investasi sampai hilirisasi adalah China, Jepang, maupun Timur Tengah sangat penting bagi Indonesia,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa negara-negara mitra tersebut sangat membutuhkan pengawasan yang kuat dalam implementasi hilirisasi, terutama untuk memastikan keberlangsungan modal yang telah mereka investasikan.

“Tapi penguatan bukan menyusahkan,” kata Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University tersebut.

Sementara itu, Ketua Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), Hendra Wiguna, mengingatkan bahwa peringatan Hari Kelautan Nasional harus dijadikan momen reflektif untuk meninjau ulang kebijakan pengelolaan sumber daya laut secara arif dan bijaksana.

Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar, baik dari sisi luas wilayah laut, posisi geografis strategis di antara dua samudra dan dua benua, kekayaan sumber daya alam, hingga keragaman hayati laut yang luar biasa.

Menurut Hendra, seluruh potensi tersebut akan sulit diberdayakan secara optimal tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang dipersiapkan secara serius dan berkelanjutan.

(Sumber: Antara)