DPR Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di 4 Daerah Otonomi Baru Papua

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Hendra Rahtomo atau Romy Soekarno mendorong rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pada empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. 

Hal tersebut disampaikan Rommy dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) empat Provinsi Papua dengan pemerintah. Rapat itu dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rabu, 2 Juli 2025.

Menurutnya, permasalahan di Papua adalah sebuah kunci perwujudan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia

“Permasalahan yang ada di papua pada hakikatnya adalah permasalahan Indonesia. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan di tanah papua adalah kunci perwujudan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rommy.

“Pendekatan untuk mencapai tujuan ini tidak bisa lagi menggunakan ukuran teoritis atau ukuran matematis. Di mana ini adalah panggilan kebangsaan yang mana kita perlu mengangkat martabat anak bangsa yang ada di Papua,” imbuh ujar cucu Bung Karno dari Rachmawati Soekarnoputri

Baca Juga: Wamendagri Ingatkan Kepala Daerah Se-Papua: Dana Otsus Harus Segera Terealisasi ke Masyarakat

Jalur Trans Papua Wamena-Batas Batu (Antara)

Ia menyebut, pendekatan pembangunan di Papua tidak lagi bisa sekadar mengandalkan perhitungan teknokratis atau teori pembangunan semata. Pembangunan Papua adalah soal rasa keadilan, kemanusiaan, dan komitmen kebangsaan. Di sinilah pentingnya kesadaran kolektif bahwa satu anak bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga martabat dan kesejahteraan anak bangsa lainnya.

“Kita harus benar-benar mensupport supaya pembangunan di Papua ini bisa terjadi dalam waktu 3 tahun ke depan. Karena pemerintahan di papua itu provinsinya harus terbentuk sehingga ekonomi masyarakatnya bisa naik” tuturnya.

Lebih lanjut, Romy berharap jika ada inovasi lanjutan ketika perkembangan pembangunan di 4 DOP telah rampung.

“Tingkatkan SDM-nya yang pertama kan, bagaimana sdmnya bisa sinkron dengan pembangunan yang ada. Sehingga ketika nanti pembangunannya telah selesai namun SDM-nya tidak tertata dan mengikuti pembangunan yang ada ya nanti akan jadi sama saja dan tidak balance,” pungkasnya.