Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksda TNI Irvansyah meminta tambahan anggaran kepada pemerintah sebesar Rp5 triliun. Ini dilakukan guna mendukung kegiatan patroli dan keamanan laut 2026.
“Maka dengan keterbatasan anggaran yang kami terima, kami mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp5.690.409.277.000,” ujar Irvansyah saat rapat dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
Tambahan dana itu diajukan lagi kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan, karena sebelumnya Bakamla tak mendapatkan anggaran sesuai dengan yang telah diajukan.
Sebelumnya, Bakamla mengajukan anggaran untuk program kerja 2026 sebesar Rp7.015.806.033.000. Tapi, pemerintah hanya merealisasikan 23,5 persennya saja yakni sebanyak Rp1.442.150.821.000.
Anggaran sebesar ini, kata Irvansyah hanya cukup untuk menutupi kegiatan operasional lain Bakamla kecuali patroli keamanan laut.
“Pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla RI tidak mendapat dukungan tidak mendapatkan dukungan anggaran pada tahun 2026, dengan demikian maka Bakamla RI tidak dapat melaksanakan kegiatan patroli keamanan dan keselamatan laut serta kegiatan rutin lainnya pada tahun 2026,” tuturnya.
Padahal, kata Irvansyah patroli laut harus menjadi kegiatan utama yang didahulukan demi menjaga kawasan laut Indonesia.
Irvansyah menuturkan, tambahan dana yang diminta Bakamla akan dipakai untuk beberapa kegiatan diantaranya Rp5.584.813.184.00 untuk biaya operasional patroli laut dan udara dan sisanya untuk belanja kebutuhan operasional dan non operasional.
Ia berharap pengajuan anggaran tambahan tersebut mendapat respon baik dari pemerintah dan DPR demi keberlangsungan kegiatan patroli selama 2026.