Sekolah Rakyat Dirancang Khusus untuk Anak-Anak dari Kelompok Kemiskinan Ekstrem

Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Selasa, 8 Juli 2025, saat menjawab pertanyaan mengenai potensi tumpang tindih antara program baru ini dengan program pendidikan yang sudah berjalan.

“Ya, gini, selain Kemendikdasmen sebenarnya juga ada instansi lain yang mengelola pendidikan, Kementerian Agama juga mengelola pendidikan, dan sebagian kurikulum mereka juga mengambil kurikulum dari Kemendikdasmen, begitu juga dengan sekolah rakyat, kurikulumnya nanti akan kurikulum yang sama dengan kurikulum yang diberikan oleh sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen,” ujar Hasan.

Meski menggunakan kurikulum yang sama, Hasan menekankan bahwa target Sekolah Rakyat sangat berbeda. Program ini menyasar anak-anak dari kelompok desil-1, yaitu mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem, bahkan hingga tidak mampu bersekolah meski biaya pendidikan telah digratiskan oleh pemerintah.

Baca Juga: Pembangunan Sekolah Rakyat Dikebut, Kementerian PU Pastikan Progres Sesuai Target

“Tapi ini anak-anak di sini tuh benar-benar anak-anak yang bahkan sekolah digratiskan pun, mereka tidak sanggup, gak ada ongkos, gak ada uang jajan, biaya hidup juga tidak mencukupi, bahkan akses terhadap air bersih juga, mereka tidak punya. Jadi Desil-1 ini benar-benar berada di dalam wilayah kemiskinan ekstrim. Jadi digratiskan pun, mereka tidak sekolah. Ada anak-anak seperti itu, termasuk juga anak-anak yang ada di jalanan,” jelas Hasan.

Untuk itulah, pemerintah mengambil alih penuh tanggung jawab mereka melalui format pendidikan berasrama dan dukungan penuh terhadap kebutuhan hidup.

“Dan ini diambil alih tanggung jawabnya oleh negara, negara menyiapkan sekolah rakyat, kurikulumnya kurikulum yang sama, tapi dia diasramakan. Ada gedung sendiri, dia diasramakan, dikasih makan 3 kali sehari. Tidak hanya anak-anaknya yang disekolahkan, tapi orang tua mereka juga diintervensi oleh pemerintah. Diintervensi, dikasih pelatihan, dikasih bantuan supaya kehidupan ekonomi mereka juga bisa meningkat,” terangnya.

Hasan menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk strategi pelengkap terhadap sistem pendidikan nasional, bukan pengganti atau pesaing. Ia menyebut pendekatan ini sebagai langkah terintegrasi yang tidak hanya menyasar pendidikan anak, tapi juga peningkatan ekonomi keluarga mereka.

Baca Juga: Mensos Gul Ipul: Sekolah Rakyat Mulai 14 Juli, Target 20 Ribu Peserta

“Jadi ini semacam program pemerataan. Jadi ada pendidikan buat anak-anaknya, ada program sosial untuk keluarga mereka, supaya target pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim juga tercapai. Karena salah satu cara untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim, generasi penerusnya harus diberikan pendidikan yang baik, supaya akses mereka terhadap lapangan kerja nanti lebih terbuka,” katanya.

Hasan pun menutup dengan menegaskan bahwa tidak ada persoalan tumpang tindih antar program, melainkan penyelarasan dan penguatan antar lembaga negara dalam strategi besar pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem.

“Jadi mungkin kita tidak bicara soal tumpang tindih, tapi ada semacam komplement strategi, strategi pelengkap dari sistem pendidikan yang selama ini sudah berjalan. Karena anak-anak ini pun digratiskan pun biaya sekolah, mereka juga tidak bisa datang, tidak sanggup untuk datang ke sekolah. Jadi itu diambil alih oleh negara, mereka diurus oleh negara, dimasukkan ke dalam sekolah rakyat supaya dapat pendidikan yang baik, supaya mereka nanti punya akses yang lebih terbuka kepada lapangan kerja dan bisa keluar dari jurang kemiskinan ekstrim, kira-kira begitu,” pungkasnya.