Kemlu Fokus pada Penguatan Diplomasi hingga Perlindung WNI di 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa rencana kerja tahun 2026 akan diarahkan pada penguatan diplomasi, kerja sama internasional, peran aktif Indonesia di berbagai forum global, serta peningkatan kualitas pelindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI).

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.

Ia menjelaskan pentingnya diplomasi dalam menjaga dan memperkuat kedaulatan nasional, yang mencakup diplomasi perbatasan, perlindungan integritas wilayah NKRI, serta kedaulatan dalam bidang pangan, energi, dan sumber daya alam.

Dalam penjelasannya, Havas menyebut program pertama akan berfokus pada penguatan identitas wilayah Indonesia di berbagai forum internasional dan regional, memperkuat posisi ekonomi kelautan dalam forum global, serta mendukung ketahanan pangan lewat kerja sama dengan organisasi seperti FAO.

Baca Juga: Kemlu RI Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Diplomat Muda, Serahkan Kasus ke Polisi

Selanjutnya, ia juga menegaskan pentingnya pelindungan terhadap pertanian rakyat kecil atau smallholders, termasuk komunitas petani sawit, kopi, kakao, dan karet. Selain itu, isu kedaulatan energi dan pengelolaan sumber daya strategis seperti mineral kritis untuk industri juga menjadi perhatian utama, bersama dengan penguatan forum konsultasi bilateral dengan negara lain.

Pada program kedua, Havas menjelaskan bahwa Kemlu akan mendorong peningkatan kiprah Indonesia dalam forum bilateral, kawasan, dan global.

Ia menyampaikan bahwa fokus kerja dalam program ini mencakup pembentukan wadah baru seperti forum negara produsen mineral mentah penting, serta penguatan lembaga yang sudah dirintis sebelumnya, contohnya Archipelagic Alliance Trade Forum.

Dalam rangka meningkatkan pengaruh Indonesia di tingkat global, Havas menambahkan bahwa Kemlu tengah menjalankan kampanye untuk mendukung pencalonan Profesor Eddy Pratomo sebagai hakim di ITLOS (Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut).

Program ketiga diarahkan pada diplomasi ekonomi dan penguatan kerja sama pembangunan global, melalui peningkatan promosi dan upaya perumusan norma kesepakatan di sektor ekonomi yang menjadi prioritas nasional.

Baca Juga: Polisi: Pria yang Tewas Tangan Diikat di Kamar Kos Menteng Seorang Dilpomat Kemlu

Dalam program tersebut, Kemlu akan mengutamakan penyelenggaraan forum bisnis dan investasi di sektor unggulan, keterlibatan dalam berbagai pameran dagang, dan perluasan peluang bisnis di wilayah Afrika dan Amerika Latin.

Terakhir, program keempat akan mencakup upaya peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap WNI dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

Dalam konteks ini, Havas menyatakan Kemlu RI akan fokus pada digitalisasi layanan publik, memperkuat infrastruktur dan sistem informasi perlindungan WNI di luar negeri.

Selain itu, proses negosiasi kebijakan perlindungan WNI akan dilakukan dalam forum-forum internasional, baik bilateral maupun regional, termasuk peningkatan standar pelayanan kekonsuleran yang sesuai dengan praktik internasional.

Ia menambahkan bahwa pada 2026, manajemen pelindungan akan diarahkan pada optimalisasi sistem informasi dan percepatan digitalisasi dalam tubuh Kemlu.

Kementerian Luar Negeri juga akan menaruh perhatian khusus pada sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia dan peningkatan kompetensi pegawai melalui sistem seleksi dan persaingan yang transparan dan berkualitas.